Paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai konsekuensinya adalah, diperlukan aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, memiliki kompetensi, bersih, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan. Kalimantan Barat yang memiliki luas daerah 146 807,00 km2, dan terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, 175 Kecamatan, 1621 Desa dan 85 Kelurahan tentunya memerlukan sumberdaya aparatur yang lebih profesional sejalan dengan tuntutan otonomi daerah. Bidang sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan saat ini menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan SDM aparatur pemerintah sesuai dengan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Tantangan dan masalah berikutnya adalah, upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Mengacu kepada PP No. 8 tahun 2003, saat ini Struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari tiga Asisten, Sekretariat DPRD Provinsi, 15 Dinas, 12 Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja. Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah mengevaluasi dan menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan reatistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, hemat struktur kaya fungsi serta mengefektifkan span of control dinas dan lembaga teknis daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Menurut Kepmenpan No. 63 tahun 2003, publik adalah segala sesuatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, maka di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 11 (ayat 4) disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).